Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Hasyim merujuk kepada banyaknya protes dari para mufti Robithoh Alam Islami terkait sikap Indonesia yang masih mengirimkan TKW.
"Bukankah pengiriman wanita tanpa muhrim ke tempat jauh, hukumnya haram secara syariat? Bukankah pengiriman itu merendahkan Islam dan Indonesia sendiri? Mengapa Pak Hasyim tidak bicara ke Presiden RI?" kata Hasyim menirukan banyaknya pertanyaan dari para ulama dalam World Islamic League di Makkah pada 2010, seperti disampaikan kepada detikcom, Senin (27/6/2011).
Hasyim pun banyak menerima pertanyaan, apakah dia tidak merasa ikut berdosa melihat TKW dikirim ke luar negeri. Para ulama dari berbagai negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, dan Maroko itu dipimpin Syeikh Wahbah Zuhaily dan Syeikh Ayatulloh Ali Tashiry.
"Mereka menanyakan bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama Indonesia? Mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada negara Islam semiskin apa pun yang mengirimkan TKW/PRT ke Arab Saudi," jelas Hasyim.
Hasyim mengaku sudah menyampaikan beberapa kali pertanyaan mengenai soal TKW ini ke presiden dan MUI. Namun belum juga ada respons.
"Oleh karenanya, saya mohon dan mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil fatwa tegas dan seluruh ulama di Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tidak memberangkatkan TKW/PRT," terangnya.
Selain itu, dalam urusan TKW hendaknya penanganan urusan ini langsung di tangan presiden atau kepala negara, karena ada hal-hal yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.
"Jangan hanya menyerahkan ke Satgas yang kenyataannya selalu gagal dan terkesan presiden menjaga jarak dengan persoalan. Satgas yang dilepas sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat berat ini, karena berskala nasional dan internasional. Padahal untuk kali ini, kalau sampai tidak bisa diatasi akan membahayakan kekuasaan pemerintah SBY," tutur Hasyim.(detik.com)
"Bukankah pengiriman wanita tanpa muhrim ke tempat jauh, hukumnya haram secara syariat? Bukankah pengiriman itu merendahkan Islam dan Indonesia sendiri? Mengapa Pak Hasyim tidak bicara ke Presiden RI?" kata Hasyim menirukan banyaknya pertanyaan dari para ulama dalam World Islamic League di Makkah pada 2010, seperti disampaikan kepada detikcom, Senin (27/6/2011).
Hasyim pun banyak menerima pertanyaan, apakah dia tidak merasa ikut berdosa melihat TKW dikirim ke luar negeri. Para ulama dari berbagai negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, dan Maroko itu dipimpin Syeikh Wahbah Zuhaily dan Syeikh Ayatulloh Ali Tashiry.
"Mereka menanyakan bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama Indonesia? Mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada negara Islam semiskin apa pun yang mengirimkan TKW/PRT ke Arab Saudi," jelas Hasyim.
Hasyim mengaku sudah menyampaikan beberapa kali pertanyaan mengenai soal TKW ini ke presiden dan MUI. Namun belum juga ada respons.
"Oleh karenanya, saya mohon dan mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil fatwa tegas dan seluruh ulama di Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tidak memberangkatkan TKW/PRT," terangnya.
Selain itu, dalam urusan TKW hendaknya penanganan urusan ini langsung di tangan presiden atau kepala negara, karena ada hal-hal yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.
"Jangan hanya menyerahkan ke Satgas yang kenyataannya selalu gagal dan terkesan presiden menjaga jarak dengan persoalan. Satgas yang dilepas sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat berat ini, karena berskala nasional dan internasional. Padahal untuk kali ini, kalau sampai tidak bisa diatasi akan membahayakan kekuasaan pemerintah SBY," tutur Hasyim.(detik.com)
